JAKARTA — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menghadiri rapat penyelarasan pembangunan Tol Kapal Betung dan Tol Trans Sumatera yang berlangsung di Gedung HK Tower, Jakarta, Kamis (21/05/2026).

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyampaikan harapan besar terhadap perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dinilai sangat penting bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Selatan.

Ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai crossing box utility menjadi aspek penting untuk mendukung keberlangsungan pembangunan jalan tol tersebut.

“Pembahasan terkait crossing box utility ini sangat diperlukan demi keberlangsungan jalan tol, termasuk untuk saluran jalur pipa air dan utilitas lainnya. Semua pihak harus bekerja sama agar konektivitas dan kelancaran Tol Trans Sumatera, khususnya Tol Kapal Betung, dapat terwujud dengan baik,” ujar Cik Ujang.

Menurutnya, keberadaan jalan tol sangat diharapkan masyarakat Sumatera Selatan, terutama untuk memperkuat akses transportasi dan mempercepat konektivitas antarwilayah.

Cik Ujang juga berharap jaringan jalan tol nantinya dapat terkoneksi mulai dari Palembang hingga Kabupaten Lahat, terus berlanjut ke Lubuk Linggau, hingga tersambung ke Bengkulu. Ia menyebut harapan tersebut juga menjadi aspirasi masyarakat.

Selain itu, ia menekankan pentingnya konektivitas jalan tol menuju Proyek Tanjung Carat. Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Carat diproyeksikan menjadi pengganti Pelabuhan Boom Baru yang dinilai sudah tidak lagi memadai untuk mendukung kegiatan ekspor.

“Jalan tol ini juga diharapkan dapat mendukung Proyek Tanjung Carat sebagai pengganti Pelabuhan Boom Baru, sekaligus mengalihkan kendaraan logistik agar tidak lagi masuk ke dalam kota,” katanya.

Dalam rapat tersebut turut hadir Direktur Operasional III PT Hutama Karya, Iwan Hermawan, yang menyampaikan bahwa konstruksi Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 saat ini terus berjalan dan telah difungsionalkan pada periode Natal dan Tahun Baru kemarin (Nataru).

Sementara itu, Kadiv Engineering dan Teknologi Informasi, Ami Rahmadani, menyampaikan bahwa BUMN tidak dapat berjalan sendiri dalam menyelesaikan proyek strategis tersebut. Menurutnya, diperlukan sinkronisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Ia juga menilai keberadaan Pelabuhan Tanjung Carat perlu diakomodasi dalam perubahan Peraturan Presiden (Perpres), termasuk integrasi akses jalan tol menuju kawasan tersebut.

Rapat juga dihadiri Komisaris Utama TSM, Direktur PT TSM Palembang, Kepala Dinas PUBM, Kepala Biro Ekonomi, serta TGUPP Bidang Kesejahteraan Rakyat.

PALEMBANG — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Taktona beserta jajaran dalam rangka silaturahmi dan koordinasi pelayanan publik di Ruang Rapat Binapraja Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (20/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Cik Ujang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

“Kami menyambut baik kunjungan Ombudsman RI ke Sumsel sebagai bentuk sinergi dan penguatan pengawasan pelayanan publik. Insyaallah ke depan, pelayanan yang belum maksimal akan terus kami perbaiki secara bertahap. Kami ingin seluruh masyarakat Sumsel mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,” ujar Cik Ujang.

Ia mengatakan, Pemprov Sumsel juga terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi dari Ombudsman RI guna meningkatkan kualitas pelayanan di instansi pemerintahan.

“Kritik dan saran tentu menjadi perhatian kami. Apa yang masih kurang akan segera dibenahi, termasuk pelayanan di sektor pertanahan maupun pendidikan yang menjadi perhatian bersama. Kami berharap seluruh OPD dapat terus meningkatkan disiplin dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Rahmadi Indra Taktona mengaku kunjungan perdananya ke Sumsel memberikan kesan positif terhadap komitmen pemerintah daerah dalam membangun pelayanan publik yang lebih baik.

“Saya pribadi baru pertama kali ke Sumsel, tentu ini menjadi kesan tersendiri,” katanya.

Koordinator Wilayah Ombudsman Sumsel Partono menyampaikan secara umum pelayanan publik di Sumsel berada dalam kondisi baik dengan tingkat kepatuhan kategori sedang.

“Alhamdulillah, pelayanan publik di Sumsel dalam keadaan baik. Tingkat kepatuhan kategori sedang ini menjadi prestasi yang patut diapresiasi karena selama lima tahun terakhir kami terus melakukan pengamatan,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap rencana realisasi kantor perwakilan Ombudsman di Sumsel agar pelayanan pengaduan masyarakat dapat lebih optimal.

“Kami berharap pertemuan ini dapat mempermudah realisasi kantor perwakilan Ombudsman di Sumsel,” tambahnya.

Selain itu, Ombudsman RI turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian, di antaranya laporan sengketa tanah di kantor pertanahan yang proses pelayanannya dinilai masih lambat.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian ialah praktik pungutan liar di sektor pendidikan yang masih ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia.

Rahmadi menyampaikan, pada 2026 Ombudsman RI akan melakukan penilaian dan opini pelayanan publik terhadap seluruh pemerintah provinsi, kementerian, serta lembaga nonstruktural di Indonesia.

“Mudah-mudahan pada 2026 prestasi Sumsel dapat terus meningkat,” tandasnya.

PALEMBANG – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, menghadiri Seminar Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 bertema “Apa Kabar Guru? Sejahtera, Perlindungan Nyata dan Pendidikan Berkualitas” yang diselenggarakan Sumatera Ekspres di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Rabu (20/5/2026).

Seminar tersebut turut dihadiri Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Khusus Direktorat Jenderal GTK Kemendikdasmen RI Arif Jamali Mu’is, General Manager Sumatera Ekspres H. Iwan Irawan, S.Hum., para guru, serta peserta seminar dari berbagai daerah di Sumsel.

Dalam sambutannya, Cik Ujang menyambut baik pelaksanaan seminar tersebut sebagai wadah untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan pendidikan dan tantangan yang dihadapi para guru.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Sumsel meyakini pembangunan pendidikan tidak akan berhasil tanpa keberpihakan nyata kepada guru.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meyakini bahwa pembangunan pendidikan tidak akan pernah berhasil tanpa keberpihakan nyata kepada guru,” ujar Cik Ujang.

Menurutnya, guru bukan hanya pelaksana kurikulum, melainkan arsitek peradaban yang melahirkan generasi penerus bangsa.

“Dari tangan seorang guru lahir pemimpin, ilmuwan, birokrat, pengusaha, tokoh agama, hingga generasi penerus bangsa,” katanya.

Cik Ujang menilai perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan guru harus menjadi prioritas bersama. Guru yang sejahtera, lanjutnya, akan mampu mengajar dengan tenang dan bermartabat.

“Guru yang sejahtera akan mengajar dengan tenang. Guru yang terlindungi akan bekerja dengan bermartabat. Dan guru yang kuat akan melahirkan pendidikan yang berkualitas,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, mulai dari pemerataan kualitas pendidikan, transformasi digital, hingga adaptasi terhadap perkembangan kecerdasan artifisial (AI).

Menurutnya, masih banyak guru yang menghadapi tekanan administratif, keterbatasan sarana, hingga persoalan hukum dan sosial di lapangan.

“Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pendidik dan tenaga kependidikan,” katanya.

Selain itu, Pemprov Sumsel terus mendorong peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, penguatan komunitas belajar, transformasi pembelajaran berbasis teknologi, serta penguatan pendidikan karakter yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pemprov Sumsel juga berkomitmen memperkuat perlindungan profesi guru melalui koordinasi lintas sektor, penguatan regulasi, dan pembangunan ekosistem pendidikan yang aman serta manusiawi.

Dalam kesempatan tersebut, Cik Ujang menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan tidak dapat menggantikan peran guru sebagai pembimbing nilai dan pembentuk karakter.

“Teknologi dapat membantu proses pembelajaran, tetapi keteladanan guru tidak dapat digantikan oleh mesin. Kecerdasan Buatan dapat menjawab pertanyaan, tetapi tidak dapat menggantikan empati, ketulusan, dan sentuhan kemanusiaan seorang guru,” ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Cik Ujang mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Sumsel untuk bersama-sama membangun pendidikan yang maju, namun tetap berakar pada nilai kemanusiaan dan budaya bangsa.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh guru di Sumsel atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sementara itu, General Manager Sumatera Ekspres, H. Iwan Irawan, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumsel, khususnya Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, yang telah memfasilitasi sekaligus menghadiri kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Wagub Sumsel yang telah memfasilitasi dan hadir dalam kesempatan hari ini,” ujar Iwan.

Ia mengatakan seminar tersebut digelar dalam rangka memperingati Hardiknas sekaligus menjadi ruang diskusi terkait tantangan yang dihadapi guru saat ini.

Menurutnya, guru merupakan tulang punggung pendidikan, namun dalam praktiknya masih sering berhadapan dengan persoalan hukum dan kerap disalahkan dalam menjalankan tugas.

“Padahal menjadi guru sangat sulit dengan pola generasi dan pola pendidikan yang terus berubah,” katanya.

Karena itu, Sumatera Ekspres menghadirkan berbagai pihak terkait dalam seminar tersebut agar tercipta dialog dan solusi bagi dunia pendidikan.

“Kami berharap 400 peserta dapat berdialog dan menemukan solusi, termasuk memahami batasan-batasan yang harus diketahui guru agar tidak berdampak pada persoalan hukum,” tambahnya.

Palembang — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menegaskan kesiapan Sumsel menjadi role model penerbitan obligasi daerah sebagai solusi alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menghadiri Sarasehan Nasional MPR RI, Selasa (19/5/2026).

Menurut Herman Deru, banyak kepala daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merealisasikan program pembangunan, terutama bagi kepala daerah yang baru menjabat dan dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.

“Sumsel siap menjadi role model penerbitan obligasi daerah,” tegas Herman Deru di hadapan ratusan peserta sarasehan.

Ia menjelaskan, terdapat 44 daerah di Indonesia yang dinilai memiliki kemampuan fiskal baik dan layak menerbitkan obligasi daerah. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi agar program pembangunan dan janji kampanye kepala daerah tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.

Selain itu, Herman Deru juga mengusulkan skema dukungan pembiayaan baru dari pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan proporsi APBD masing-masing daerah.

“Daerah yang kuat didorong lebih mandiri, sementara daerah yang masih membutuhkan tetap mendapatkan dukungan,” ujarnya.

Sarasehan Nasional ke-7 MPR RI tersebut mengusung tema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.”

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, para kepala daerah se-Sumsel, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumsel, Forkopimda, pimpinan BUMN dan BUMD, serta kalangan akademisi. Total sekitar 200 peserta hadir dalam kegiatan yang digelar di Bumi Sriwijaya tersebut.

Dalam kesempatan itu, Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa wacana obligasi daerah sebenarnya telah muncul sejak tahun 2000, namun hingga kini masih terus dibahas karena dinilai relevan dengan kondisi fiskal daerah saat ini.

“Agar daerah bisa maju, maka daerah dapat menerbitkan obligasi daerah. Kami dari Fraksi Golkar sedang menggodok hal ini. Saya berharap tahun ini obligasi daerah dapat menjadi undang-undang,” ujar Melchias.

Ia mengakui proses penerbitan obligasi daerah tidak mudah sehingga membutuhkan masukan dari kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang disusun tepat dan tidak memberatkan daerah.

Sebagai informasi, obligasi daerah merupakan salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan panjang yang berasal dari masyarakat. Sejumlah negara, seperti Jepang dan Senegal, telah lebih dahulu menerapkan skema tersebut.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Kemas Umar Jaya Negara, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini di Bumi Sriwijaya,” katanya.

Apabila regulasi obligasi daerah berhasil diselesaikan, Sumsel yang telah menyatakan kesiapan berpeluang menjadi daerah percontohan nasional. Skema ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menemui massa Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Provinsi Sumsel, Senin (18/5/2026).

Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan mahasiswa terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Sumsel yang dinilai masih jauh dari sejahtera di usia Provinsi Sumsel yang ke-80 tahun.

Dalam selebaran aksi yang dibagikan massa, PMII Sumsel menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Sumsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel, disebutkan masih terdapat sekitar 898,24 ribu masyarakat hidup dalam kondisi miskin.

“Tingginya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli masyarakat, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hingga ketimpangan pembangunan infrastruktur menjadi bukti bahwa kesejahteraan belum dirasakan secara merata oleh rakyat Sumsel,” demikian pernyataan dalam bahan aksi tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel. Di antaranya, meminta klarifikasi dugaan korupsi anggaran bantuan keuangan khusus tahun 2020–2022, penghentian pungutan pendidikan di SMA dan SMK, transparansi penggunaan anggaran serta proyek pemindahan Kantor Gubernur Sumsel di Keramasan, hingga percepatan perbaikan Jalan Lintas Timur Palembang–Betung.

Menanggapi tuntutan tersebut, Herman Deru menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam pembangunan daerah.

Gubernur Herman Deru kemudian menjelaskan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa.

“Kami ucapkan terima kasih atas kedatangan adik-adik semua yang tadi hadir di DPRD Provinsi Sumsel, kemudian kita alihkan ke Kantor Gubernur. Saya memahami kondisi saat ini yang membatasi kita, dipicu kondisi keuangan yang sangat terbatas. Salah satunya proyek pemindahan kantor gubernur di Keramasan yang terkendala anggaran. Saat ini dilakukan upaya administratif dan kita ingin menyelesaikan persoalan agar tidak menimbulkan konflik sambil menunggu kondisi keuangan membaik,” kata Herman Deru.

Terkait tuntutan transparansi anggaran, Herman Deru menegaskan seluruh belanja pemerintah telah diunggah melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagai upaya mencegah praktik kolusi dan korupsi.

“Tahun 2025, untuk mencegah kolusi dan korupsi, seluruh belanja kita unggah di SiRUP. Jika ada keberatan, tolong disampaikan. Jika tidak sesuai, akan kita coret melalui DPRD,” tegasnya.

Mengenai persoalan pungutan sekolah, Herman Deru menegaskan sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Ia menyebut pemerintah telah memberikan subsidi pendidikan kepada sekitar 70 ribu siswa di Sumsel.

“Kalau sekolah, haram adanya pungutan. Ada subsidi dari pemerintah untuk 70 ribu siswa. Mungkin itu kesepakatan orang tua dan sekolah. Nanti akan kita panggil para stakeholder yang berkepentingan dengan ini. Jangan memberatkan orang tua siswa,” ujarnya.

Pada sektor infrastruktur, Herman Deru menjelaskan kondisi jalan di Sumsel terdiri atas jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan berbeda-beda.

Ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten/kota yang mengalami kerusakan cukup parah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan bantuan khusus secara proporsional berdasarkan paparan kepala daerah dan kajian teknis.

Menurut Herman Deru, salah satu ruas yang menjadi perhatian ialah Jalan Palembang–Betung yang berstatus jalan nasional dan mengalami kerusakan cukup parah.

“Palembang–Betung berhadapan dengan jalan nasional. Jalannya menggumpal seperti parit kecil. Kita instruksikan untuk diperbaiki karena secara moral Balai Jalan yang bertanggung jawab,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti tingginya pelanggaran kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan, khususnya di jalur menuju Sekayu.

“Hari ini menuju Sekayu begitu besarnya pelanggaran ODOL. Mobil di luar batas. Kita mendorong Undang-Undang ODOL ini segera disahkan karena kita tidak bisa mengontrol kendaraan yang ODOL,” katanya.

Sementara terkait konflik agraria, Herman Deru menyebut persoalan sengketa tanah di Sumsel relatif tidak sebanyak daerah lain. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara bertahap.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan mengedepankan dialog.

“Saya sangat menghormati kalian. Saya mohon bantuannya. Tidak mungkin satu wilayah zero persoalan. Karena itu, mari sama-sama memperbaiki dan membenahi ini,” tandasnya.

Aksi demonstrasi berlangsung damai dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib. Dialog antara mahasiswa dan Pemerintah Provinsi Sumsel diharapkan menjadi ruang komunikasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Sumsel.