PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menerima kunjungan Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Medan dalam rangka silaturahmi, di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (14/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut hadir Konsul Jenderal Tiongkok Huang He, Wakil Konsul Jiang Jiawen (Jessica), Konsul Li Hongwei, serta Konsul Muda Xu Mengqiu.

Konsul Jenderal Tiongkok Huang He menyampaikan kekagumannya terhadap Kota Palembang yang dinilai memiliki sejarah panjang dan kekayaan budaya yang telah diakui dunia.

“Saya senang pertama kali berkunjung ke Kota Palembang dan mengenal budayanya. Palembang memiliki sejarah panjang dan telah diakui UNESCO dengan warisan sejarah yang luar biasa,” ujarnya.

Ia menilai, potensi tersebut dapat menjadi titik awal kerja sama antara Tiongkok dan Sumsel di berbagai bidang, mulai dari budaya, investasi, pendidikan, hingga ekonomi.

Huang He juga menyinggung hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok yang telah terjalin selama satu dekade terakhir, mencakup kerja sama politik, budaya, dan ekonomi, termasuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.

“Kunjungan ini bertujuan membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan Sumsel. Kami juga mengundang Gubernur Sumsel untuk berkunjung ke kantor Konsulat Jenderal di Medan,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan bahwa Palembang merupakan lokasi yang tepat untuk memulai kerja sama.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Palembang adalah kota tertua di Indonesia dan memiliki kedekatan historis dengan masyarakat Tionghoa,” ujarnya.

Terkait investasi, Herman Deru mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Tiongkok selama ini telah berjalan baik, salah satunya melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Sumsel.

“Banyak tenaga kerja asing dari China yang bekerja dengan baik dan tidak menimbulkan konflik dengan masyarakat,” ungkapnya.

Namun demikian, ia berharap investasi dari Tiongkok dapat terus ditingkatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada sektor unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet.

“Kami berharap Tiongkok dapat meningkatkan investasi agar perekonomian Sumsel semakin berkembang,” tegasnya.

Ia juga menyoroti belum adanya industri pabrik ban di Sumsel.

“Pabrik ban saat ini masih terpusat di Medan. Kami berharap ke depan dapat dibangun di Sumsel untuk menjaga kestabilan harga,” katanya.

Selain itu, Herman Deru menyebut produk-produk asal Tiongkok, seperti kendaraan, alat elektronik, hingga peralatan pertanian, sudah sangat familiar di Sumsel.

“Artinya, kerja sama dengan Tiongkok bukan hal baru bagi masyarakat Sumsel,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru juga memaparkan progres pembangunan infrastruktur strategis, termasuk Pelabuhan Samudera Tanjung Carat yang baru saja diluncurkan dengan nilai investasi mencapai Rp18 triliun.

“Kami berharap Tiongkok dapat berkontribusi dalam percepatan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” katanya.

Sementara itu, pihak Konsulat Jenderal Tiongkok menekankan pentingnya sektor kelistrikan sebagai fondasi pembangunan industri.

“Listrik merupakan infrastruktur utama untuk mendukung manufaktur, kecerdasan buatan (AI), dan pertanian,” ujar perwakilan konsulat.

Ia juga menyebut batu bara tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber listrik, tetapi juga dapat diolah menjadi gas.

Selain investasi, kedua pihak turut membahas peluang kerja sama di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, seperti program pertukaran pelajar dan tenaga kerja.

Menutup pertemuan, Herman Deru mengundang pihak Konsulat Jenderal Tiongkok untuk kembali berkunjung ke Sumsel dalam agenda Konferensi Anxi Sedunia yang dijadwalkan berlangsung pada 24–25 Oktober 2026.

“Kami mengundang untuk hadir pada Oktober mendatang. Ke depan, kami juga akan menyiapkan delegasi untuk memperkuat kerja sama yang telah dibahas,” pungkasnya.

Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, menegaskan komitmennya menghadirkan pelabuhan samudera di Sumsel pada 2028 atau paling lambat 2029. Hal itu disampaikannya dalam acara Project Launching Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin, yang digelar di Griya Agung, Kamis (9/4/2026) pagi.

Turut hadir dalam agenda tersebut Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nusron Wahid, Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu.

Herman Deru menyebut pembangunan pelabuhan ini merupakan cita-cita panjang yang telah dirintis sejak puluhan tahun lalu oleh para gubernur terdahulu. Setidaknya, sudah delapan periode kepemimpinan yang meninggalkan jejak dalam upaya menghadirkan pelabuhan samudera di Sumsel.

“Kalau ditarik ke belakang, ini sudah lebih dari 40 tahun diperjuangkan. Dari yang tadinya baru tanda-tanda atau ‘hilal’, hari ini menjadi kenyataan dengan dimulainya project launching,” ujar Herman Deru.

Ia menjelaskan, keberadaan pelabuhan samudera sangat krusial bagi Sumsel sebagai daerah kaya sumber daya alam seperti batu bara, karet, dan kopi. Selama ini, keterbatasan pelabuhan membuat distribusi komoditas harus melalui provinsi lain, sehingga meningkatkan biaya logistik dan melemahkan daya saing daerah.

Selain itu, kondisi Sungai Musi yang mengalami pendangkalan hingga sekitar enam meter juga menjadi kendala serius. Kapal besar tidak dapat beroperasi optimal di Pelabuhan Boom Baru yang berada di tengah kota, sehingga aktivitas ekspor-impor menjadi kurang efisien.

“Ini bukan hanya soal niaga, tetapi juga kemanusiaan. Kemacetan dan kecelakaan di dalam kota juga menjadi dampak dari aktivitas pelabuhan yang tidak lagi memadai,” tambahnya.

Herman Deru optimistis, dengan dukungan penuh pemerintah pusat, pembangunan pelabuhan baru di Tanjung Carat akan menjadi solusi strategis. Ia menargetkan pelabuhan tersebut sudah dapat beroperasi pada 2028 atau paling lambat 2029, sekaligus menggantikan peran Pelabuhan Boom Baru.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Sumatera Selatan merupakan simpul penting ekonomi nasional yang membutuhkan sistem logistik kuat dan terintegrasi. Ia menegaskan pembangunan pelabuhan ini menjadi bagian dari agenda besar peningkatan efisiensi logistik nasional.

“Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat merupakan langkah strategis untuk menjawab keterbatasan teknis dan operasional pelabuhan saat ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sebelum 2029 agar masyarakat Sumsel segera merasakan manfaatnya. Menhub juga menekankan bahwa proyek ini telah memasuki milestone ke-11 dari total 15 tahapan, dan diharapkan terus berlanjut hingga selesai serta dapat beroperasi pada 2028 atau paling lambat 2029.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub menegaskan proyek ini tidak menggunakan APBN maupun APBD, melainkan melibatkan investasi swasta.

“Komitmen pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat pembangunan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong perekonomian nasional,” jelasnya.

Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu menambahkan, proyek ini telah menarik minat konsorsium besar dan berpotensi mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di sekitarnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, pembangunan Pelabuhan Palembang Baru diharapkan menjadi motor penggerak baru pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai logistik global.

Dukungan juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Meski tidak hadir langsung, AHY menyampaikan dukungannya melalui video pernyataan.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan menyukseskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat dalam rangka penguatan konektivitas, transportasi logistik, dan pengembangan wilayah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

AHY juga diketahui sempat memimpin rapat koordinasi di Palembang pada 10 Februari 2026 guna membahas percepatan proyek strategis tersebut.

Pelabuhan Tanjung Carat dinilai bukan sekadar infrastruktur, melainkan pintu masa depan ekonomi Sumsel. Pelabuhan ini akan menjadi pusat ekspor komoditas unggulan seperti karet, sawit, dan batu bara, sekaligus solusi atas keterbatasan Pelabuhan Boom Baru melalui skema KPBU bersama PT Bukaka Teknik Utama.

Proyek ini mencerminkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan dunia usaha untuk menghadirkan infrastruktur yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

“Saya mengajak kita semua untuk menjaga momentum ini, memperkuat sinergi dan kolaborasi, serta mempercepat realisasi agar proyek ini benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Sumsel,” tutupnya.

Palembang – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pendalaman materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Kamis (9/4/2026).

Pansus I yang membidangi urusan pemerintahan memfokuskan evaluasi pada efektivitas penggunaan anggaran dan realisasi program kerja yang dijalankan oleh Badan Penghubung sebagai garda terdepan perwakilan daerah di ibu kota.

Evaluasi Pelayanan dan Fasilitas Dalam pertemuan tersebut, anggota Pansus I meninjau secara langsung performa layanan yang diberikan oleh Badan Penghubung, termasuk pengelolaan mess daerah dan fasilitas pendukung lainnya. Dewan menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat maupun pejabat daerah yang sedang menjalankan tugas di Jakarta.

Mendorong Peningkatan Kinerja Pihak Pansus I mengingatkan agar Badan Penghubung tidak hanya sekadar menjadi unit administratif, tetapi juga harus mampu mempromosikan potensi investasi dan budaya Sumatera Selatan secara lebih proaktif di tingkat nasional.

"Badan Penghubung adalah wajah Sumatera Selatan di Jakarta. Melalui evaluasi LKPJ 2025 ini, kami ingin memastikan anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat nyata dan mencerminkan pelayanan prima dari pemerintah provinsi," ungkap pimpinan rombongan Pansus I.

Catatan Strategis Data dan temuan lapangan yang didapat dari kunjungan ini akan disusun menjadi catatan strategis oleh Pansus I. Catatan tersebut nantinya menjadi bahan rekomendasi resmi DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Gubernur untuk diperbaiki atau ditingkatkan pada tahun anggaran berjalan.

Kegiatan ini berlangsung dengan diskusi dua arah yang konstruktif antara anggota legislatif dan jajaran pimpinan Badan Penghubung demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H Herman Deru, menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Brazier, di ruang rapat Gubernur Sumsel, Rabu (8/4/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Sumsel dan Australia, khususnya pada proyek sanitasi serta pengembangan ekonomi komoditas kopi.

Dalam kesempatan itu, Herman Deru menegaskan bahwa kunjungan Dubes Australia memiliki arti penting bagi Sumsel sebagai provinsi dengan potensi sumber daya alam yang besar.

“Sumsel merupakan provinsi yang luas dengan 17 kabupaten/kota. Kami memiliki areal persawahan seluas 537 ribu hektare, perkebunan kelapa sawit 1,4 juta hektare, serta karet yang mencapai 30 persen dari total produksi nasional. Untuk kopi, Sumsel berada di peringkat ketiga dunia dengan varietas arabika, liberika, dan robusta,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan keberagaman budaya di Sumsel yang terdiri dari sembilan suku besar dan 17 bahasa, serta menegaskan bahwa Sumsel merupakan daerah yang aman untuk investasi karena minim konflik.

Menurut Herman Deru, berbagai komoditas unggulan tersebut masih memiliki peluang besar untuk ditingkatkan nilai tambahnya, termasuk kopi yang saat ini masih diekspor dalam bentuk mentah.

Selain itu, Sumsel juga dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, berada di posisi kedua setelah Kalimantan.

Terkait infrastruktur sanitasi, Herman Deru mengapresiasi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang didukung pemerintah Australia di kawasan Sungai Selayur. Namun, ia menilai cakupan layanan tersebut masih perlu diperluas, khususnya untuk sambungan rumah tangga.

“Perlu ada penambahan sambungan IPAL untuk rumah tangga agar permasalahan sanitasi di Kota Palembang dapat diatasi secara bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Roderick Brazier menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Australia dan Pemprov Sumsel. Ia berharap proyek IPAL dapat berkontribusi dalam mengurangi permasalahan banjir di Palembang.

Brazier juga menyambut baik ekspor kopi Sumsel ke Australia dan membuka peluang kerja sama di berbagai sektor lainnya.

“Saya senang melihat ekspor kopi Sumsel ke Australia. Kami berharap volumenya terus meningkat dan kerja sama ini dapat berkembang ke bidang lainnya,” pungkasnya.

Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, mendorong generasi muda untuk beradaptasi dan berinovasi di era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna mencetak 100 ribu wirausaha muda atau “sultan muda” di Sumsel.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Persiapan Pelatihan AI untuk UMKM yang digelar di Kantor OJK Provinsi Sumsel, Rabu (8/4/2026) pagi.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh AIM ASEAN bersama Kumpul Impact tersebut diikuti 300 peserta UMKM sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di Sumatera Selatan.

Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat menuntut generasi muda untuk selalu mutakhir dan adaptif. Menurutnya, peran manusia di sejumlah sektor mulai tergantikan, sehingga inovasi menjadi kunci utama untuk bertahan dan berkembang.

Namun, ia mengingatkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi. Ada aspek mendasar yang perlu dimiliki setiap calon pengusaha.

“Yang pertama itu ekspresi. Tidak ada orang sukses, baik birokrat maupun politisi, dengan wajah masam. Bukan soal cantik atau tidak, tetapi bagaimana menata ekspresi yang baik dan ramah,” ujarnya.

Selain itu, komunikasi yang baik juga menjadi faktor penting dalam membangun relasi dan kepercayaan. Sikap judes dan gemar menyindir, menurutnya, hanya menghasilkan simpati sesaat.

Herman Deru juga membagikan pengalaman pribadinya yang pernah mengalami kegagalan dalam kontestasi politik sebelum akhirnya berhasil menjadi gubernur. Ia menekankan pentingnya ketangguhan dan kemampuan bangkit dari kegagalan.

“Untuk sampai di titik ini, saya pernah kalah dalam pemilihan bupati dan gubernur. Namun, dengan ekspresi yang baik dan komunikasi yang tepat, banyak orang membantu,” katanya.

Ia pun mengajak peserta untuk tidak terjebak pada keterbatasan modal, melainkan memulai usaha dengan semangat dan optimisme, serta memanfaatkan AI sebagai alat pendukung pengembangan bisnis.

Pemerintah Provinsi Sumsel, lanjutnya, menargetkan lahirnya 100 ribu “sultan muda” melalui kolaborasi berbagai pihak, mengingat pembangunan ekosistem kewirausahaan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah.

Sementara itu, Associate Director AIM ASEAN, Sarita Kinanti, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari inisiatif regional untuk mendorong transformasi digital UMKM.

Ia menilai Sumatera Selatan memiliki akar kuat dalam kewirausahaan sejak masa kejayaan Sriwijaya.

“Sumsel punya DNA saudagar. Tantangan ke depan adalah bagaimana UMKM mampu beradaptasi dengan digitalisasi dan memanfaatkan data,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar Nabila Karbala; Kepala OJK Provinsi Sumsel, Arifin Susanto; serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.

Jakarta — Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Aula Plaza Kuningan Menara Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari agenda strategis nasional dalam menghadapi potensi karhutla tahun 2026, sekaligus menandai pemanfaatan gedung baru KLH/BPLH di kawasan Plaza Kuningan sebagai pusat koordinasi kebijakan lingkungan hidup.

Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai langkah antisipasi dini menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Sejumlah daerah rawan, termasuk Sumatera Selatan, menargetkan penetapan status siaga darurat sebelum akhir April 2026 sebagai upaya preventif.

Cik Ujang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian karhutla. Ia menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan daerah melalui koordinasi lintas sektor dan optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Selain itu, rakor juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi melalui pembentukan desk penanganan karhutla yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat personel di lapangan serta meningkatkan efektivitas langkah pencegahan.

Tahun 2026 juga dipandang sebagai momentum pembaruan kelembagaan KLH/BPLH, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat sinergi internal. Kehadiran kantor baru di Plaza Kuningan diharapkan dapat mendukung koordinasi yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap berbagai isu lingkungan hidup, termasuk pengendalian karhutla.

Melalui rakor ini, pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan upaya pencegahan karhutla berjalan secara optimal guna menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.