ACEH TENGAH – Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Aceh Tengah mengakibatkan sepuluh desa di dua kecamatan kembali terisolasi. Hal ini terjadi setelah jembatan darurat yang menjadi akses utama warga hanyut terbawa arus sungai yang meluap pasca hujan deras pada Selasa (31/3).

Kejadian ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, Andalika. Menurut keterangannya, intensitas hujan yang tinggi memicu luapan air sungai yang sangat kuat, hingga merusak dan menghanyutkan tiga infrastruktur jembatan yang sebelumnya dibangun oleh pihak TNI.

Ketiga titik jembatan yang terputus tersebut berada di lokasi strategis, yakni:

1. Jembatan Kala Ili di Kecamatan Linge.

2. Jembatan Burlah di Kecamatan Ketol.

3. Jembatan Bergang di Kecamatan Ketol.

Selain memutus urat nadi transportasi warga di sepuluh desa, insiden ini juga berdampak serius pada aspek kemanusiaan lainnya. Proses percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga di kawasan Kemukiman Jamat kini terhambat lantaran distribusi material bangunan tidak bisa menjangkau lokasi.

Pihak BPBD dan instansi terkait saat ini tengah berupaya memantau kondisi di lapangan dan merencanakan langkah penanganan darurat agar mobilitas warga dapat segera kembali normal.

Berdasarkan data yang dihimpun, sepuluh desa yang kini terputus aksesnya meliputi:

• Kecamatan Linge: Kampung Linge, Kampung Jamat, Kampung Delung Sekinel, Kampung Kutenireje, dan Kampung Reje Payung.

• Kecamatan Ketol: Desa Burlah, Kampung Kekuyang, Kampung Bintang Pepara, Kampung Bergang, dan Kampung Karang Ampar.

Kepala BPBD Aceh Tengah, Andalika, menjelaskan bahwa luapan sungai menghancurkan tiga jembatan krusial yang dibangun oleh TNI, yakni Jembatan Kala Ili, Jembatan Burlah, dan Jembatan Bergang.

Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas harian warga, tetapi juga memicu hambatan besar pada proyek pembangunan hunian sementara di wilayah Kemukiman Jamat. Dengan hanyutnya infrastruktur penghubung ini, distribusi material bangunan dan logistik ke desa-desa terdampak menjadi terhenti sepenuhnya.

Pemerintah daerah setempat kini sedang mengupayakan solusi darurat guna memulihkan jalur distribusi di dua kecamatan tersebut.

PALEMBANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Dr. H. Herman Deru, terkait pelarangan truk angkutan batubara melintas di jalan umum.

Dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, sebagai bentuk apresiasi atas langkah tegas pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Sikap tersebut juga dituangkan secara resmi melalui Surat DPRD Provinsi Bengkulu Nomor 160/06/DPRD/2026. Tertanggal 12 Februari 2026.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah menerbitkan Instruksi Nomor 500.1/004/Instruksi/Dishub/2025 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2026. Instruksi tersebut mewajibkan seluruh angkutan batu bara menggunakan jalan khusus dan melarang melintas di jalan umum.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, mengurangi kerusakan infrastruktur, serta menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, khususnya di wilayah perbatasan seperti Kota Lubuk Linggau yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Sumardi menilai implementasi kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Salah satunya terlihat dari antrian bahan bakar biosolar di SPBU yang kini lebih singkat dan lancar sejak tidak adanya lagi truk batu bara yang mengisi bahan bakar.

Selain itu, kebijakan ini juga dinilai mampu memperpanjang umur badan jalan negara, sehingga berkontribusi terhadap efisiensi anggaran perawatan dan perbaikan infrastruktur.

Arus lalu lintas di jalur Lubuk Linggau menuju Bengkulu maupun Kota Bengkulu kini menjadi lebih tertib dan tidak lagi terganggu oleh aktivitas angkutan batu bara.

Di sisi lain, kebijakan tersebut turut berkontribusi dalam menekan emisi karbon secara berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi lingkungan.

Sumardi menambahkan, sebelumnya angkutan batu bara dari Lubuk Linggau menuju Pelabuhan Pulau Baai masih melintas di jalan umum dan kerap menimbulkan berbagai persoalan di tengah masyarakat.

Karena itu, DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Sumatera Selatan dalam menata angkutan batu bara agar lebih tertib, aman, dan ramah lingkungan.

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi telah mengakhiri peringatan dini potensi tsunami yang sempat dikeluarkan pasca-gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,6 di wilayah Bitung, Sulawesi Utara. Langkah ini diambil setelah hasil pemantauan menunjukkan tidak adanya anomali muka air laut yang membahayakan.

Meski status waspada tsunami telah dicabut, BMKG menegaskan bahwa proses monitoring terhadap dampak guncangan gempa masih terus dilakukan secara intensif. Pihak berwenang tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap kemungkinan adanya aktivitas gempa susulan, sembari menunggu pembaruan informasi resmi mengenai kerusakan maupun kondisi geologis di titik pusat gempa.

"Peringatan dini TSUNAMI yang disebabkan oleh gempa mag:7.6, tanggal: 02-Apr-26 05:48:16 WIB, dinyatakan telah berakhir," kata Plt Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, Kamis (2/4/2026).

Berdasarkan data terbaru dari BMKG, guncangan magnitudo 7,6 yang terjadi pada pagi hari tadi sempat memicu munculnya gelombang tsunami di beberapa titik. Pihak BMKG mengonfirmasi bahwa aktivitas pasang surut air laut yang tidak wajar terdeteksi di lima wilayah berbeda, yang tersebar di provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Meski peringatan dini kini telah diakhiri, pemantauan terhadap fluktuasi muka air laut di kawasan tersebut sempat menjadi fokus utama petugas guna mengantisipasi dampak yang lebih luas.

Berdasarkan laporan BMKG, sebaran gelombang tsunami terdeteksi di lima lokasi berbeda, dengan rincian tiga titik di Maluku Utara dan dua titik di Sulawesi Utara. Fenomena ini tercatat terjadi dalam rentang waktu yang bervariasi dengan ketinggian air yang berbeda-beda.

Berikut adalah data rincian lokasi serta ketinggian gelombang tsunami yang terpantau:

• Halmahera Barat: Gelombang setinggi 0,30 meter terdeteksi pada pukul 06:08 WIB.

• Bitung: Terpantau kenaikan air laut setinggi 0,20 meter pada pukul 06:15 WIB.

• Sidangoli: Ketinggian gelombang mencapai 0,35 meter yang tercatat pada pukul 06:16 WIB.

• Minahasa Utara: Lokasi ini mencatat kenaikan tertinggi, yakni 0,75 meter pada pukul 06:18 WIB.

• Belang: Gelombang setinggi 0,68 meter teramati pada pukul 06:36 WIB.

BITUNG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bitung, Sulawesi Utara, melaporkan dampak signifikan akibat guncangan gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,6. Berdasarkan pendataan awal, terdapat empat wilayah kecamatan yang merasakan dampak kerusakan dari bencana tersebut.

Selain pemukiman warga, sejumlah fasilitas pemerintahan juga dilaporkan mengalami kerusakan. Gedung Kantor Wali Kota Bitung hingga Kantor BPBD Bitung sendiri turut terdampak oleh kuatnya getaran gempa. Saat ini, otoritas terkait tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memetakan tingkat kerusakan bangunan serta memastikan keselamatan warga di lokasi-lokasi yang terdampak.

"Gempa bumi ini dirasakan oleh masyarakat Kota Bitung dan menimbulkan kepanikan karena guncangan gempa sangat kuat terasa kurang lebih 15-20 detik," kata Kepala Pelaksana BPBD Bitung, Fivy Yurico Kadeke”.

Berdasarkan laporan resmi BPBD Bitung, empat wilayah kecamatan yang terdampak guncangan gempa tersebut meliputi Maesa, Matuari, Madidir, dan Lembeh Utara. Dampak kerusakan tidak hanya menyasar fasilitas umum, tetapi juga merusak sejumlah hunian warga serta tempat peribadatan di kawasan tersebut.

Kerusakan struktural yang cukup serius terjadi di kompleks perkantoran pemerintah. Di Kantor Wali Kota Bitung, dinding pada lantai empat dilaporkan runtuh akibat kuatnya getaran. Kondisi serupa menimpa Kantor BPBD Bitung, di mana sebagian dinding bangunan roboh terkena guncangan hebat saat gempa berlangsung.

Dampak gempa juga menyasar sektor pemukiman, di mana sebuah rumah warga di Kelurahan Bitung Barat Dua, Kecamatan Maesa, dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat dinding bangunan yang roboh. Selain hunian penduduk, guncangan hebat ini juga mengakibatkan sejumlah rumah ibadah di wilayah tersebut mengalami kerusakan struktural di beberapa bagian.

"Berdasarkan laporan masyarakat sek itar Pantai Girian Bawah, sesaat kejadian gempa, kondisi air laut mengalami surut kurang lebih 7-10 meter dari tepian pantai dan pantai candi (Bitung Barat Dua) air sempat surut kurang lebih 5 meter dari tepian pantai," papar Fivy.

Jakarta - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil meringkus seorang pria berinisial SS (48) yang kedapatan membawa narkotika dalam jumlah besar. Tersangka ditangkap tepat di depan Terminal Senen, Jakarta Pusat, saat sedang menerima paket mencurigakan pada Sabtu malam (28/3) sekitar pukul 21.30 WIB.

Operasi penangkapan ini dipimpin langsung oleh Iptu Rachmat Gilang Ramadhan selaku Kanit II Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Petugas yang sudah mengintai lokasi berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan saat serah terima paket berlangsung.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold EP Hutagalung, mengonfirmasi bahwa paket tersebut berisi narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Dalam penggeledahan di lokasi, polisi menemukan barang bukti utama berupa satu bungkus kemasan teh China. Setelah diperiksa, kemasan tersebut ternyata berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu dengan berat bruto mencapai 1.064 gram (sekitar 1 kg).

Selain sabu, petugas juga menyita sebanyak 1.064 butir pil ekstasi dan satu unit ponsel yang diduga digunakan tersangka untuk berkomunikasi dalam transaksi barang haram tersebut. Saat ini, tersangka SS beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke markas Polres Metro Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap jaringan pengedar di baliknya.

"Tersangka diamankan saat menerima paket yang diduga berisi narkotika. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sabu dengan berat lebih dari 1 kilogram," ujar Kombes Reynold, Kamis (2/4/2026).

Berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan, tersangka mengakui bahwa dirinya masih menyembunyikan narkotika jenis ekstasi di kediamannya. Menindaklanjuti pengakuan tersebut, petugas segera bergerak melakukan penggeledahan di kamar kos milik pelaku yang berlokasi di kawasan Bungur Besar Raya, Kemayoran. Di lokasi tersebut, polisi berupaya menyisir seluruh area kamar untuk mengamankan barang bukti tambahan yang masih tersimpan.

Menambahkan informasi tersebut, AKBP Wisnu S Kuncoro selaku Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat memaparkan bahwa dari hasil penggeledahan di kosan tersebut, petugas menemukan ratusan butir ekstasi siap edar. Barang bukti tersebut terdiri dari 914 butir pil ekstasi berwarna oranye seberat 527 gram serta 780 butir ekstasi berwarna cokelat dengan berat mencapai 303 gram.

Tak hanya narkotika siap pakai, polisi juga mengamankan dua klip plastik berisi serbuk kafein seberat 367,5 gram yang diduga sebagai bahan campuran. Sebagai pelengkap barang bukti tindak kriminal tersebut, petugas turut menyita dua buah timbangan digital, sebuah kantong kertas bermotif batik, serta tumpukan plastik klip yang digunakan untuk mengemas narkoba.

"Dari hasil penggeledahan ditemukan ekstasi sebanyak 1.694 butir, alat timbang digital, serta barang lain yang berkaitan dengan peredaran narkotika," kata Wisnu.

Merujuk pada hasil pemeriksaan kepolisian, peran tersangka diketahui sebagai perantara atau kurir dalam jaringan ini. Ia memiliki tugas spesifik untuk menerima, menyimpan, serta mendistribusikan narkoba sesuai instruksi dari seseorang berinisial T, yang hingga kini statusnya masih buron (DPO). Saat ini, tersangka SS berikut seluruh barang bukti telah ditahan di Mapolres untuk menjalani rangkaian proses hukum dan penyidikan lebih mendalam guna mengungkap jaringan tersebut.

Palembang – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Potensi Stakeholder dan Skema Pendanaan Alternatif dalam Mendukung Kegiatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumsel, yang digelar di Meeting Room Hotel Santika, Rabu (01/04/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan melalui sinergi lintas sektor di Sumatera Selatan.

Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran penting dari sisi ekologis, sosial, dan ekonomi, terutama sebagai pelindung wilayah pesisir dari abrasi serta sebagai penyerap karbon dalam mitigasi perubahan iklim.

“Mangrove tidak hanya melindungi wilayah pesisir, tetapi juga menjadi penopang kehidupan masyarakat serta berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim,” ujar Edward Candra.

Ia menjelaskan, luas mangrove di Sumatera Selatan mencapai 173.114 hektare berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2024, atau sekitar 28 persen dari total mangrove di Pulau Sumatera, dengan tren yang terus menunjukkan perbaikan.

Meski demikian, lanjutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan mangrove, seperti alih fungsi lahan, tekanan ekonomi masyarakat pesisir, serta keterbatasan pendanaan yang berkelanjutan.

Menurutnya, FGD ini menjadi forum penting tidak hanya untuk berdiskusi, tetapi juga untuk membangun fondasi penguatan kelembagaan serta merumuskan skema pendanaan alternatif yang tepat guna mendukung program pelestarian mangrove.

“KKMD Provinsi Sumsel memiliki peran strategis sebagai wadah kolaborasi multipihak dalam mengintegrasikan kepentingan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Sekda mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi, mendorong inovasi pembiayaan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove, sebelum akhirnya secara resmi membuka kegiatan FGD dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, H. Koimurin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder yang memiliki kapasitas dalam pengelolaan mangrove di Sumsel sekaligus menggerakkan kolaborasi multipihak.

“FGD ini juga menjadi wadah untuk mengkaji berbagai solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan mangrove, termasuk dari aspek teknis, kelembagaan, hingga pendanaan,” katanya.

Adapun peserta kegiatan terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, organisasi nonpemerintah (NGO), akademisi, serta masyarakat pegiat mangrove yang tergabung dalam KKMD.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat tersusun pemetaan stakeholder serta skema pendanaan alternatif yang mampu mendukung pelaksanaan program KKMD secara berkelanjutan di Sumatera Selatan.