Jakarta — Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan untuk mengerahkan hingga 8.000 prajurit TNI dalam misi perdamaian internasional di Gaza pada Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagai salah satu keputusan paling tegas Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan global dalam satu dekade terakhir.
Rencana tersebut disiapkan sebagai bagian dari kontribusi aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan konflik serta memperkuat posisi negara di forum internasional. Pemerintah menegaskan, pengerahan pasukan ini bukan operasi tempur, melainkan misi perdamaian dengan mandat perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan.
Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menyatakan bahwa kesiapan pasukan telah melalui kajian strategis dan diplomatik yang matang.
“Indonesia tidak datang dengan senjata untuk berperang, tetapi dengan mandat perdamaian. Pasukan yang disiapkan adalah prajurit terlatih untuk misi kemanusiaan, evakuasi sipil, dan stabilisasi wilayah konflik,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Ia menambahkan, keterlibatan Indonesia mencerminkan konsistensi politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dijalankan pemerintah.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia bukan sekadar bersuara, tetapi juga hadir secara nyata,” tegasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan kesiapan personel dan alutsista telah masuk tahap finalisasi.
“Pasukan yang disiapkan berasal dari satuan dengan pengalaman misi internasional. Mereka telah dibekali pelatihan khusus sesuai standar operasi perdamaian,” jelas Agus.
Di sisi lain, pengamat hubungan internasional Dr. Rina Mahendra menilai langkah ini berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung global.
“Keputusan ini menunjukkan keberanian politik. Tidak banyak negara yang berani mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk misi damai di wilayah konflik aktif,” katanya.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa keberangkatan pasukan tetap menunggu kesepakatan internasional dan mandat resmi dari lembaga global terkait. Indonesia juga memastikan bahwa keamanan personel menjadi prioritas utama sebelum misi dijalankan.
Dengan rencana ini, Indonesia kembali menegaskan perannya sebagai aktor penting perdamaian dunia, bukan hanya lewat diplomasi, tetapi juga aksi nyata di lapangan.