Jakarta - Rencana penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat membuka kemungkinan adanya penambahan provinsi pendukung. Mengenai wacana tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga masih menanti keputusan resmi dari KONI Pusat. Hal ini diungkapkan oleh Menpora Erick Thohir setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman serta Sekjen Ade Lukman.
Selain memantapkan posisi NTT dan NTB dalam menyelenggarakan PON 2028, diskusi di Kantor Kemenpora juga menyoroti infrastruktur olahraga. Fokus pembicaraan turut menyasar pada ketersediaan fasilitas dan sarana pertandingan guna memastikan seluruh cabang olahraga dapat terfasilitasi dengan baik di lokasi terpilih.
Menpora Erick Thohir menegaskan agar penyelenggaraan kegiatan tidak perlu melibatkan pembangunan sarana olahraga baru. Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas olahraga yang sudah tersedia di daerah.
"Dengan situasi saat ini memang pembangunan fasilitas tambahan itu tidak memungkinkan. Karena kita tahu dari hasil kerja sama kami dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito, banyak sekali fasilitas-fasilitas yang tidak maksimal. Termasuk fasilitas olahraga tentunya. Jadi, salah satunya tidak ada venue baru," kata Erick.
Erick Thohir mengungkapkan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak KONI diharapkan dapat bersinergi dengan NTT dan NTB untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Agenda utama pertemuan tersebut adalah untuk menjajaki kemungkinan keterlibatan provinsi lain yang dapat berperan sebagai pendukung guna menyukseskan pelaksanaan kegiatan.
"Jadi tuan rumahnya tetap NTT-NTB tetapi provinsi tertentu yang punya fasilitas bisa dipergunakan. Saya sangat welcome, saya sangat terbuka, tetapi saya tunggu keputusan KONI, baru saya mengeluarkan surat secara resmi mengenai tuan rumah NTT dan NTB dibantu provinsi mana sebagai penyangga. Saya enggak tahu," ujarnya
Erick Thohir menegaskan bahwa setiap ketetapan yang diambil harus didasari oleh payung hukum yang kuat. Langkah ini dinilai sangat penting untuk menjamin legalitas kebijakan sehingga tidak memicu kendala atau permasalahan hukum di masa mendatang.
"Payung hukumnya mesti ada. Jangan sampai nanti saya mengeluarkan surat atau menunjuk-nunjuk dari KONI ternyata secara audit pemerintahan menjadi isu administrasi baru ke depan. Jadi saya minta payung hukumnya ada," ujarnya.
Erick Thohir menyampaikan apresiasinya kepada Provinsi NTT dan NTB atas kesediaan mereka mengemban tanggung jawab sebagai tuan rumah penyelenggara. Ia menilai langkah ini merupakan bukti nyata bahwa upaya pembangunan sektor olahraga nasional kini telah merambah dan dimulai dari kawasan Indonesia Timur.
"Karena kita tahu banyak sekali bakat-bakat yang tersembunyi dari Indonesia Timur, baik Papua, Maluku, segala. Dan di sini lah tentu keberpihakan kita menjadi nyata. Tapi yang kita tidak mau, jangan sampai nanti APBD tidak mencukupi, padahal banyak kepentingan APBD lain yang bisa dipergunakan untuk masyarakat, tidak hanya olahraga.