Jakarta — Hasil survei nasional yang dirilis pada Oktober 2025 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan berada pada level tinggi, mencerminkan kepercayaan publik yang relatif solid di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika politik.
Survei tersebut mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah di sejumlah sektor utama, mulai dari stabilitas ekonomi, pelayanan publik, keamanan, hingga kebijakan sosial. Mayoritas responden menyatakan pemerintah dinilai bekerja cukup efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Direktur Eksekutif lembaga survei nasional, Ahmad Prasetyo, menyebut hasil ini menjadi sinyal penting bagi arah kebijakan ke depan.
“Angka kepuasan yang tinggi menunjukkan publik masih memberikan ruang kepercayaan kepada pemerintah. Ini bukan sekadar angka, tapi cerminan harapan masyarakat agar kinerja ini bisa dijaga bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Menurut Ahmad, faktor stabilitas harga kebutuhan pokok dan persepsi keamanan menjadi dua indikator paling berpengaruh dalam membentuk penilaian publik.
“Responden merasakan langsung dampak kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari, dan itu tercermin dalam hasil survei,” tambahnya.
Dari sisi pemerintah, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik menyampaikan bahwa hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk berpuas diri.
“Kepuasan publik adalah amanah. Pemerintah melihat ini sebagai pengingat bahwa kepercayaan bisa naik, tapi juga bisa turun jika kinerja tidak konsisten,” katanya.
Pengamat kebijakan publik Dewi Kartikasari menilai tren kepuasan ini juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat pasca transisi pemerintahan.
“Publik cenderung memberi ‘bulan madu’ politik, namun ke depan yang menentukan adalah realisasi janji dan keberlanjutan program,” jelas Dewi.
Meski hasil survei menunjukkan sentimen positif, sejumlah responden tetap mencatat catatan kritis, terutama terkait lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di daerah. Hal ini dinilai sebagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia.
Survei ini menegaskan bahwa kepercayaan publik masih terjaga, namun arah kebijakan dan konsistensi pelaksanaan program akan menjadi penentu apakah tingkat kepuasan tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang.